Makalah

PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL DALAM PEMERINTAHAN DI BIDANG EKONOMI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1              Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang tingkat kemiskinan serta penganggurannya tinggi. Dalam permasalahan ini, kemiskinan dan pengangguran menjadi pokok permasalahan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Pemerintah harus menerapkan strategi nasional dalam bidang ekonomi, misalnya dengan mengeksploitasi sumber alam yang ada di Indonesia agar lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat petani yang ada di indonesaia. Ekonomi adalah suatu bidang dimana kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas yang harus diatur oleh pemerintah dan harus ikut andil didalamnya. Pelaksanan strategi dalam bidang ekonomi pada pemerintahan adalah usaha atau cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan rakyat. Dalam pemerintahan, pemerintah kurang jeli terhadap permasalahan ekonomi yang sering terjadi di Indonesia. Salahsatu contohnya adalah kondisi perekonomian di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, rakyat miskin semakin banyak dan pemerintah belum menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikannya.

Pemerintah perlu adanya dukungan dari rakyat juga untuk kesadarannya dalam menjalankan tugas dalam pemerintahan. Masyarakat miskin di Indonesia mayoritas penduduknya adalah agraris atau sektor pertanian. Justru pemerintah harus bekerja keras bagaimana cara pengeksploitasian hasil panen dari petani-petani kita yang dapat di impor ke luar negeri. Selain juga dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia, juga dapat mengenalkan Indonesia dalam bidang sektor pertanian. Pelaksanaan strategi dalam pemerintahan kurang berhasil karena masalah kemiskinan di Indonesia masih banyak dan hal yang perlu diberantas pertama adalah dengan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Implementasi dalam bidang ekonomi dalam pemerintahan salah satunya dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat. (Andriyan, 2012)

Strategi nasional yang ada di Indonesia kurang di tekankan dalam bidang ekonomi khususnya diterapkan pada kesejahteraan rakyatnya, tetapi lebih meningkatkan masalah-masalah pada kursi pemerintahan. Dalam makalah ini, akan membahas tentang pelaksanaan strategi nasional dalam bidang ekonomi pada pemerintahan dan solusi yang dapat menyelesaikan masalah ekonomi di indonesia tersebut.

1.2  Rumusan Masalah

1.   Bagaimana pelaksanaan strategi nasional pada pemerintahan dalam bidang ekonomi  ?

2.   Bagaimana penyelesaian dalam permasalahan yang ada pada pemerintahan di Indonesia dalam bidang ekonomi ?

1.3  Tujuan Penulisan Makalah

1.      Untuk mengetahui pelaksanaan strategi nasional pada pemerintahan dalam bidang ekonomi. 

2.      Untuk mengetahui solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada pemerintahan di bidang ekonomi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Politik dan Strategi Nasional

Dalam istilah etimologis, politik dan strategi nasional memiliki makna yang berbeda-beda. Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu ‘politeia’ yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri. Dalam bahasa indoneisa, politik dalam arti politics mempunyai arti kepentingan umum warga Negara suatu bangsa. ( Sumarsono, 2007: 137) Politik secara umum juga dapat diartikan sebagai suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan warga Negara indonesia. Selanjutnya tentang arti kata strategi.

Strategi berasal dari kata Yunani yaitu strategis yang artinya the art of the general. Antoine Henri Jomini dan Karl Von Clausewitz secara ilmiah memberikan pengertian yang bersifat deskriptif. Jomini mengatakan bahwa strategi adalah seni untuk menyelenggarakan perang diatas peta yang meliputi seluruh wawasan operasi, sedangkan Clausewitz dengan tegas membedakan politik dan strategi. Berarti ada perbedaan antara pendapat para ahli yang menyatakan politik dan strategi itu berbeda. Dalam abad modern sekarang ini arti strategi tidak lagi terbatas pada konsep ataupun seni seorang pangliman di masa saat perangmenggunakan taktik yang dinamakan strategi.  Tetapi sudah berkembang dan menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Disamping strategi merupakan seni, lambat laun strategi juga merupakan ilmu pengetahuan. Strategi yang mulanya hanya di gunakan dalam bidang militer, pada saat ini strategi juga dapat digunakan pada bidang-bidang yang lain. Strategi juga dapat dilakukan dalam bidang ekonomi.

Hal itu dapat dilakukan pemerintah agar dapat memiliki cara untuk mengatur perekonomian yang ada di Indonesia. Strategi pada dasarnya merupakan susunan cara atau hal yang akan diambil dalam suatu keputusan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan politik nasional. Dalam rangka nasional, maka strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional, atau dengan kata lain, strategi adalah politik dalam pelaksanaan. Dengan demikian, strategi nasional sebagai rencana dan pelaksanaan harus dinamis, dan disesuaikan dengan kondisi, situasi serta kemampuan selain nilai seni.

Selanjutnya pengertian gabungan dari semuanya, politik dan strategi nasional adalah sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah suatu asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan Negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Jadi yang dimaksud dari strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

2.2 Strategi Nasional dalam Bidang Ekonomi

            Indonesia terdapat banyak sekali permaasalahan dalam bidang ekonomi, khususnya permasalahan untuk memberantas rakyat miskin. Banyak rakyat miskin, yang kurang diperhatikan pemerintah Indonesia. Pemerintah kurang menerapkan strategi nasional dalam pelaksanaan perekonomian di Indonesia. Pemerintah cenderung setengah-setengah untuk mengambil langkah atau keputusan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil. Kemiskinan di Indonesia banyak disebabkan oleh kurangnya sumber daya alam, modal, teknologi, dan informasi serta banyaknya penduduk. Sasaran yang pertama untuk dibasmi adalah pengangguran. Tetapi tali-temali kekuasaan, pengawasan sumber daya dan konstelasi politik nasional, sebab-sebab yang tersembunyi selalu dikesampingkan. Jacob mengatakan bahwa pada abad ini kemiskinan akan bertambah oleh tirani globalisasi kapitalisme lanjut yang cenderung lebih memperhatikan hak-hak modal daripada hak-hak manusia. ( Jacob, 2004: 132)

Perekonomian di indonesia saat ini kurang baik, pengangguran dimana-mana, kemiskinan merajalela. Peran pemerintah untuk menyejahterakan raknyatnya sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga merasakan keadilan belum berpihak kepada rakyat kecil. Mereka berpikir, keadilan hanya milik kalangan elite saja bukan kalangan rakyat kecil. Masyarakat tanpa keadilan tidak dapat hidup damai, tenang, tentram, dan tertib. Masyarakat beradab berdiri diatas keadilan. Keadilan akan mengurangi konflik, kekerasan, dan penderitaan. Sistem yang tidak adil harus diperhatikan dengan senjata, uang haram, dan kebohongan. Tetapi, keadilan tidak pernah berasal dari laras bedil. Tujuan perjuangan manusia adalah untuk mendapatkan keadilan, perdamaian dan kesejahteraan, bukan persatuan, kesatuan dan keamanan saja. Distribusi penghasilan dan alokasi pelayanan, ketimpangan ekonomis dan pasar yang menjadi masalah sebagian besar penduduk Indonesia. Pada masyarakat pedesaan kita dapat mencermati aspek-aspek kehidupan bermasyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan kemandirian dalam mengatasi ketidakberdayaan sosial ekonomi (Hadibroto, 1998: 194).

Dalam melaksanakan strategi nasional untuk perekonomian di Indonesia, faktor-faktor pertumbuhan ekonomi harus terpenuhi. Untuk meningkatkan pendapatan perkapita harus melibatkan berbagai faktor produksi dalam segala kegiatan produksi, selain itu juga mengidentifikasi sumber-sumber ekonomi tersebut, apakah sudah terpenuhi atau belum terpenuhi. Berbagai strategi pembangunan ekonomi daerah akan tergantung pada strategi strategi pembangunan ekonomi yang dianut oleh daerah yang bersangkutan. Beberapa strategi dalam pembangunan ekonomi dapat disebutkan sebagai berikut :

1)      Pembangunan pertanian versus industri

2)      Titik pertumbuhan

3)      Sektor pemimpin

Strategi dalam pembangunan perekonomian diatas, dapat menjadi strategi pembangunan yang efisien dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi yang efisien harus dapat diusahakan agar pembangunan ekonomi daerah ekonomi benar-benar dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyatnya (Suparmoko, 2002: 105). Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perekonomian di Indonesia dalam membasmi kemiskinan dapat dikatakan belum berhasil, karena masih banyak masyarakat yang belum sejahtera kehidupannya.

Dasar perekonomian republic Indonesia terpancang dalam UUD, dalam bab kesejahteraan sosial pada pasal 33 yang berbunyi :

1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

3)      Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

( Swasono, 1985: 1).

Dalam pasal tersebut, pemerintah dapat mengaplikasikan ke dalam kinerjanya dalam upaya menyejahterakan masyarakat Indonesia dan dapat memperlakukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi strategi nasional tidak hanya dalam bidang politik saja, tetapi dalam bidang lainnya juga ada.

2.2  Penyelesaian Strategi Nasional dalam Bidang Ekonomi

            Dalam penyelesaian strategi nasional dalam bidang ekonomi untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, pemerintah harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Dalam perannya pemerintah sebagai salah satu penyelenggara negara dan pengemban amanat rakyat berperan aktif untuk menciptakan perluasan kesempatan bagi terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat  miskin seperti hak atas pekerjaan, hak atas pangan, hak atas pendidikan dan kesehatan. Dengan memperhatikan sumberdaya dan sumberdana yang tersedia, pemerintah dapat bertindak aktif dalam memprioritaskan anggaran dan regulasi yang mendukung pemenuhan hak-hak dasar. Pemerintah akan berupaya untuk mengatur dan mengarahkan sektor-sektor produktif, investasi

publik dan regulasi yang lebih mengarah pada penanggulangan kemiskinan.

Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah tentunya akan lebih berpihak kepada

masyarakat miskin, dan kepentingan  masyarakat miskin akan menjadi prioritas dalam pembangunan.

(Menkokesra, 2009) Mentri perekonomian dan kesejahteraan rakyat mengatakan ‘dalam menanggulangi masalah tersebut pemerintah melalui Keputusan Presiden No. 124 tahun 2001 yang dilengkapi Kepres No. 8 tahun 2002. Pada bulan Januari 2003, Komite Penanggulangan Kemiskinan telah mengeluarkan dan mengesahkan dokumen I-PRSP (Interim Poverty Reduction Strategy Paper)’ sebagai panduan bagi penyusunan dokumen strategi nasional penanggulangan kemiskinan dapat melakukan SNPK atau strategi nasional penanggulangan kemiskinan, yang artinya cara-cara atau tahapan sistematis yang harus ditempuh dan dijalankan oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan berbagai pihak yang ada di dalam upaya mendorong gerakan nasional penanggulangan kemiskinan. Selain upaya penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pembuka jalan dan memotori perkembangan, tetapi setelah swasta dapat mengembangkannya, maka pemerintah sedikit demi sedikit harus mengurangi perannya. Hal-hal yang sudah dilaksanakan oleh pihak swasta sebaiknya tidak dikerjakan oleh pemerintah daerah (Suparmoko, 2002: 109).

            Implementasi strategi nasional dalam bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut (Andriyan, 2012):

1)         Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat.

2)         Mengembangkan persaingan yang sehat dan adil.

3)         Mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan   pasar.

4)         Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusiaan yang      adil bagi masayarakat.

5)         Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan        teknologi.

6)         Mengelola kebijakan makro dan mikro ekonomi secara terkoordinasi dan         sinergis.

            Dari implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang ekonomi ini, pemerintah dapat melaksanakan tugas yang semestinya dilakukan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, serta lebih meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

           

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

1)      Perekonomian di indonesia saat ini kurang baik, pengangguran dimana  mana, kemiskinan merajalela. Peran pemerintah untuk menyejahterakan raknyatnya sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia juga merasakan keadilan belum berpihak kepada rakyat kecil. Untuk meningkatkan kemajuan perekonomian ini, pemerintah harus lebih menggunakan strategi dalam pencapaian tujuan yang diharapkan.

2)      Selain upaya penanggulangan kemiskinan juga dapat dilakukan pemerintah daerah dapat bertindak sebagai pembuka jalan dan memotori perkembangan, tetapi setelah swasta dapat mengembangkannya, maka pemerintah sedikit demi sedikit harus mengurangi perannya.

3.2  Saran

1)      Pemerintah seharusnya menggunakan strategi nasional yang sungguh-sungguh agar dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

2)      Pemerintah sebagai jembatan untuk menyejahterakan rakyatnya, masyarakat Indonesia kurang diperlakukan adil. Oleh kaerena itu, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan-kebijakan atau cara untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Andriyan. 2012. Politik dan Strategi Nasional (Online),        (http://andri94yana.blogspot.com/2012/05/politik-dan-strategi-           nasional.html), diakses 6 Desember 2012.

Hadibroto, H. S, Dkk. 1998. Mengembangkan Strategi Ekonomi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jacob, T. 2004. Tragedi Negara Kesatuan Kleptokratis. Jakarta: Yayasan Obor       Indonesia.

Menkokesra. 2009. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (Online),             (data.menkokesra.co.id/content/strategi-nasional-penanggulangan-  kemiskinan), diakses 6 Desember 2012.

Sumarsono, S, Dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Gramedia   Pustaka Utama.

Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan           Daerah. Yogyakarta: Andi.

Swasono, S.E. 1985. Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi. Jakarta:     Universitas Indonesia.